Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara

Authors

  • Sri Widati Universitas Lakidende, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Indonesia
  • Irdawati Irdawati Universitas Lakidende

DOI:

https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v10i2.97

Keywords:

System, Government Accounting

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi pemerintahan sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan PP No. 24 Tahun 2005. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Data diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Konawe. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami data yang diperoleh berupa penerapan sistem akuntansi pemerintahan pada BPKAD Kab. Konawe.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKAD Kab. Konawe telah menerapkan sistem akuntansi pemerintahan sesuai dengan Permendagri N0. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Sri Widati, Universitas Lakidende, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Indonesia

Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lakidende, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Indonesia

Irdawati Irdawati, Universitas Lakidende

Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lakidende, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Indonesia

References

Anam, H., & Liyanto, L. (2019). Proporsi Komisaris Independen, Dewan Komisaris, Kompetensi Komite Audit, Frekuensi Rapat Komite Audit Terhadap Konservatisme Akuntansi. Jurnal GeoEkonomi, 10(1), 130-149. Retrieved from https://fem.uniba-bpn.ac.id/jurnal/index.php/geoekonomi/article/view/53

Bachtiar, arif dan Muchlis, 2002. Akuntansi Pemerintahan. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Bastian, Indra, 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua. Penerbit : Salemba Empat. Jakarta.

Harianja, Riodinar. 2008. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Medan.

Hafiz, Abdul. 2007. Akuntansi Pemerintah Daerah. Bandung : Alfa Beta.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2001. Standar Akuntansi Keuangan. Buku Satu.

Jakarta : Salemba Empat.

Laporan Keuangan BPKAD Kab. Konawe tahun Anggaran 2011-2013.

Mulyadi. 2010. Sistem Akuntansi. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Umar, Husein. 2002. Riset Akuntansi. PT. Gramedia Pustaka Umum. Jakarta.

Downloads

Published

2019-09-30

How to Cite

Widati, S., & Irdawati, I. (2019). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jurnal GeoEkonomi, 10(2), 253–259. https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v10i2.97

Issue

Vol. 10 No. 2 (2019)

Section

Articles

License

You are free to:
Share - copy and redistribute the materials in any medium or format for any purpose, even for commercial purposes.
Adapt - compose, change and develop the material for any purpose, even for commercial purposes.
The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.
With the following conditions:
Attribution - you must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes have been made. You may do so in a reasonable manner, but not in any way that suggests that the licensor endorses you or your use.
No additional restrictions - You may not implement legal provisions or technological measures that legally restrict others from doing anything permitted by the license.
Notice:
You do not have to comply with the license for elements of the material that are in the public domain or where your use is permitted by an applicable exclusion or restriction.
No warranties are given. This license may not grant all the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material.